Madingkota.com –Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan penanganan dampak bencana yang melanda Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur beberapa waktu lalu, dan Jembatan Wai Kafau Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah yang dilaporkan dalam kondisi rusak berat.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang digelar di Kantor DPRD Kepulauan Sula, Selasa (21/7/2026).
RDP tersebut menghadirkan sejumlah instansi yang memiliki peran strategis dalam penanganan pascabencana Waisakai, dan jembatan Penghubung desa Mangoli. Di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula.
Komisi III Pastikan Penanganan Pasca bencana Waisakai Dikerjakan Tahun ini
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore, mengatakan hasil koordinasi bersama OPD menunjukkan kabar baik bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, bantuan perbaikan bagi korban bencana di Desa Waisakai dipastikan akan direalisasikan pada tahun 2026.
“Dalam RDP tadi kami telah berkoordinasi dengan Dinas Perkim, BPBD, dan Dinas Sosial. Alhamdulillah, bantuan perbaikan untuk korban terdampak bencana di Waisakai akan terlaksana tahun ini,” ujar Ramli.
Ia menjelaskan, Komisi III juga telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Maluku Utara guna memastikan seluruh tahapan penanganan berjalan sesuai rencana.
Lebih lanjut, Ramli mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini turut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mencapai angka sekitar 48 persen. Dampaknya, pembiayaan penanganan bencana harus mengandalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD Provinsi Maluku Utara.
Meski demikian, Politisi PKS itu memastikan berbagai bentuk bantuan tetap akan direalisasikan pada tahun ini. Bantuan tersebut meliputi pembangunan bronjong penahan banjir, perbaikan rumah warga yang rusak berat, hingga penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat terdampak.
“Insya Allah bantuan itu sudah pasti direalisasikan tahun ini. BPBD Kabupaten sudah diundang untuk membahas proses bantuan tersebut, kemungkinan Jumat sudah ke Provinsi ” jelasnya.
Selain itu, Dinas Perkim Kepulauan Sula juga telah menyiapkan proposal usulan bantuan bagi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan namun belum masuk dalam daftar penerima bantuan dari provinsi.
Proposal tersebut dijadwalkan akan dibawa ke kementerian terkait pada pekan ini, lengkap dengan seluruh dokumen pendukung yang di butuhkan pemerintah pusat.
“Perkim sudah menyiapkan proposalnya dan minggu ini akan dibawa ke kementerian. Harapannya, rumah-rumah yang belum tertangani juga dapat memperoleh bantuan sehingga seluruh masyarakat terdampak bisa segera bangkit dari musibah yang terjadi”, katanya.
Soroti Lambannya Perbaikan Jembatan Wai Kafau Mangoli
Dalam RDP tersebut, Komisi III DPRD juga menyoroti kondisi jembatan Wai Kafau di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, yang sebelumnya dilaporkan rusak berat.
Ramli mengatakann, perbaikan jembatan tersebut sedang diperjuangkan agar dapat dikerjakan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Namun, ia mengakui proses tersebut tidak mudah karena keterbatasan ruang fiskal daerah.
“Memang kami terkendala anggaran. Bencana terjadi setelah pengesahan APBD sehingga ruang fiskal sangat terbatas. Di APBD Perubahan nanti tidak ada penambahan anggaran, yang ada hanya realokasi (pergeseran) anggaran dari program yang belum berjalan ke program yang lebih prioritas”
Ia menambahkan, apabila usulan perbaikan jembatan Wai Kafau desa Desa Mangoli belum dapat terealisasi melalui APBD Perubahan, maka akan kembali diperjuangkan pada APBD Murni tahun depan. Meski demikian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyatakan komitmennya untuk mengupayakan agar pekerjaan tersebut masuk dalam APBD Perubahan tahun ini.
“Pak Kadis PUPR tadi juga menyampaikan akan berupaya semaksimal mungkin agar perbaikan jembatan itu bisa masuk dalam APBD Perubahan,” katanya.
Menutup keterangannya, Ramli menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kepulauan Sula tetap berkomitmen mengawal seluruh proses penanganan dampak bencana di Desa Waisakai dan Desa Mangoli hingga masyarakat benar-benar merasakan hasilnya.
Ia berharap masyarakat tidak menilai kinerja DPRD hanya dari informasi yang terlihat di ruang publik, karena banyak proses koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat yang dilakukan secara intensif.
“Kami akan terus mengawal pengusulan bantuan bagi warga terdampak hingga seluruh komitmen pemerintah benar-benar diwujudkan”, pungkasnya.
