Madingkota.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan pembangunan sektor perikanan, mulai dari hulu hingga ke hilir.
Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan bantuan 45 unit mesin tempel motor laut berkapasitas 15 PK dan 20 PK oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, yang bertempat di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula. Senin, 10/08/2026.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe menegaskan, pemerintah akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, skema untuk memberikan ruang pada masyarakat agar bisa meningkatkan taraf hidup akan terus diupayakan, melalui kebijakan strategis terus dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomian para nelayan.
“Masyarakat adalah sasaran utama pembangunan kita. Ketika masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan, di situlah kehidupan bernegara. Kepentingan kita adalah rakyat sejahtera, rakyat makmur dan bahagia”, ujar Wagub.
Ia mengatakan, untuk program pembiayaan bagi masyarakat sebenarnya sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun, tidak semua nelayan dapat memeperoleh karena berbagai kendala yang dihadapi.
“Program ini sudah lama, tetapi masyarakat kita sulit mengaksesnya. Namun, tahun 2026 ini DKP Maluku Utara bekerja sama dengan perbankan untuk memepemudah nelayan,” ucapnya.
Ia menambahkan, sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan kepada DPR RI agar akses masyarakat terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dipermudah. Tentu, upaya tersebut saat ini mulai membuahkan hasil dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan perbankan untuk menghadirkan KUR untuk para nelayan.
Kandati demikian, Wagub mengakui bahwa berbagai regulasi dan program pemerintah selama ini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kesejahteraan nelayan di Maluku Utara, termasuk di Kepulauan Sula.
Ia mengatakan pemerintah masih perlu melakukan inovasi dan evaluasi agar program yang diberikan benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Maluku Utara, kata Wagub, memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, hal tersebut belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat lokal.
“Maluku Utara mempunyai potensi laut yang luar biasa. Tetapi yang mampu kita kelola sebagian besar baru perikanan tangkap, karena masyarakat kita lebih cenderung menangkap daripada melakukan budidaya,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat nelayan Maluku Utara masih tertinggal dibandingkan nelayan dari daerah lain, terutama dari sisi fasilitas dan sarana pendukung.
“Laut Maluku Utara ini sebagian besar masih dinikmati oleh nelayan dari luar Maluku Utara, karena kita masih kalah fasilitas dan faktor lainnya,” katanya.
Wagub menilai, bahwa persoalan nelayan tidak hanya berkaitan dengan alat tangkap maupun mesin, tetapi juga menyangkut akses pasar. Menurutnya, bantuan peralatan tidak akan maksimal apabila hasil tangkapan nelayan kesulitan dipasarkan.
“Laut Kepulauan Sula adalah urat nadi perekonomian para nelayan. Makanya kita harus melakukan mitigasi yang lebih maksimal, termasuk soal pasar. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana hasil tangkapan nelayan bisa sampai ke pasar,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Wagub, nelayan akan sulit meningkatkan taraf hidup jika hasil tangkapannya tidak memiliki kepastian pasar.
“Mengail, kalau pulang hasilnya tidak laku dijual, pasti susah. Hidupnya tidak akan berubah. Makanya pasar itu juga penting untuk kita pikirkan bersama,” tambahnya.
Selain persoalan fasilitas nelayan dan pasar, Wagub Sarbin juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada para nelayan.
Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi dan data tahun 2025, menunjukkan banyak yang bukan nelayan tiba-tiba berubah menjadi nelayan dan menerima bantuan. Bahkan, kata dia, terdapat kasus bantuan peralatan yang justru diperjualbelikan.
“Tahun 2025 kita luncurkan alat tangkap, bodi dan mesin. Ternyata fakta di lapangan bermasalah. Bodi dan mesin kadang tidak digunakan untuk melaut, tetapi diperjualbelikan,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta agar bantuan pemerintah benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.
Mewakili Pemerintah Provinsi Maluku Utara, ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak perbankan yang telah membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) demi memenuhi kebutuhan para nelayan Kepulauan Sula.
Mengakhiri sambutannya, Wagub berharap bantuan 45 unit mesin tempel yang disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara serta dukungan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan usaha nelayan.
“Saya berharap para nelayan bisa mengubah taraf hidupnya. Mudah-mudahan bantuan yang diterima ini menjadi solusi yang tepat dan penerima bantuan ini betul-betul nelayan,” pungkasnya.
