Madingkota.com – Proyek rehabilitasi ruang belajar SMK Negeri 1 Kepulauan Sula, Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, sumber anggaran dan informasi pelaksanaan pekerjaan yang telah berjalan tersebut belum berhasil dikonfirmasi kepada pihak sekolah.
Berdasarkan pantauan media ini, pekerjaan rehabilitasi ruang belajar tersebut tengah berlangsung. Namun, informasi mengenai sumber anggaran proyek, apakah bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara, atau dana Pemerintah Pusat melalui program revitalisasi sekolah, belum diperoleh.
Kepala SMK Negeri 1 Kepulauan Sula, Tuti Gailea, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp dan via Telefon, Rabu 20/10/2026, terkait sumber anggaran dan pelaksanaan proyek tersebut, belum memberikan tanggapan.
Minimnya informasi yang diperoleh wartawan, memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang belajar tersebut.
Sikap pihak sekolah yang belum memberikan penjelasan, turut mendapat sorotan dari Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sanana, Arsan Umasugi. Ia meminta Gubernur Maluku Utara segera mengevaluasi kepala sekolah apabila ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban transparansi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait proyek yang dikerjakan di lingkungan sekolah merupakan hal penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau sikap kepala sekolah seperti ini, kami meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengevaluasi kepala sekolah karena tidak transparan terhadap proyek yang saat ini masuk di sekolah,” ujarnya.
Arsan juga meminta semua pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH) untuk terus mengawasi pekerjaan proyek yang sedang berlangsung.
“Tugas kita mengawal pekerjaan proyek, baik itu yang gunakan APBD maupun Dana dari Pusat. Karena proyek yang menggunakan uang negara harus diawasi semua pihak,” tegasnya.
Kandati demikian, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, serta mekanisme pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang belajar tersebut masih perlu dipastikan melalui dokumen resmi dan keterangan pihak berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masi terus berupaya menghubungi pihak sekolah untuk memberikan penjelasan resmi mengenai sumber anggaran dan pelaksanaan proyek tersebut. (Red)
