Madingkota.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan sula-taliabu, yang juga sebagai ketua Fraksi Partai Hanura, Yusran Pauwah, memberikan penjelasan terkait program bantuan pemerintah pusat sebesar 1,4 Milyar yang menyasar empat desa di Kepulauan Sula.
Empat desa yang menjadi sasaran program tersebut yakni Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Desa Waigai, Kecamatan Sulabesi Selatan, Desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat, dan Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan.
Kepada media ini, Yusran mengatakan, bahwa Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yang di terima Kabupaten Kepulauan Sula tahun ini, adalah program pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum.
“Pamsimas ini program kementrian, yang diperuntukkan untuk memperluas akses air bersih dan sanitasi layak, khususnya di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Jadi bukan menggunakan anggaran Pemprov”, ujar Yusran, Sabtu 08/08/2026.
Menurutnya, total anggaran program Pamsimas yang dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Sula di tahun 2026 mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Anggaran tersebut akan dibagi ke empat desa berdasarkan kebutuhan serta kondisi riil di lapangan.
Yusran mengungkapkan, sebelumnya terdapat sejumlah usulan program bantuan yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara, termasuk untuk Desa Waisakai. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat usulan tersebut belum dapat direalisasikan melalui APBD Provinsi.
“Kami minta tolong untuk Waisakai juga masuk dalam usulan bantuan Pemprov, namun kondisi keuangan Pemprov tidak mampu. Kebetulan Pamsimas jalan duluan, makanya kita minta bantu Ibu Gubernur untuk bantu komunikasikan,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, Desa Waisakai mendapat perhatian khusus karena wilayah tersebut sebelumnya terdampak bencana banjir dan mengalami krisis air bersih.
“Untuk program Pamsimas, salah satu desa yang menjadi prioritas adalah Desa Waisakai senilai Rp500 juta. Kerena Waisakai kemarin ada musibah yang membuat krisis air bersih,” ujarnya.
Yusran menegaskan, besaran anggaran untuk masing-masing desa tidak ditentukan secara merata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata yang ada di lapangan.
“Program bantuan ini tergantung kondisi riil yang ada di lapangan, Karena kebutuhan masing-masing desa itu berbeda, mungkin saja ada yang membutuhkan dana lebih dari Rp.500 juta, mungkin juga ada yang kurang dari itu,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran Pamsimas sebesar Rp1,4 miliar tersebut berada di luar usulan bantuan Rp5,4 miliar yang sebelumnya diajukan Bupati Kepulauan Sula.
Menurut Yusran, usulan Bupati tersebut sebelumnya telah disampaikan dan diperjuangkan melalui Fraksi Hanura dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara. Usulan tersebut selanjutnya akan dieksekusi melalui APBD Perubahan Provinsi Maluku Utara.
“Ini di luar proposal Bupati Rp5,4 miliar. Usulan Bupati yang disampaikan dan diperjuangkan oleh Fraksi Hanura saat paripurna itu kemungkinan akan dieksekusi melalui APBD Perubahan Provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, untuk program Pamsimas, ini adalah hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama DPRD Provinsi Maluku Utara, sehingga Kabupaten Sula mendapatkan alokasi program Pamsimas pada tahun anggaran 2026.
Legislator Partai Hati Nurani rakyat itu pun menyampaikan bahwa dirinya akan terus perjuangkan hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah sula taliabu sebagai dapil yang telah memberikan dirinya mandat untuk menjadi penyambung aspirasi ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Diakhir penyampaian, yusran berharap pemerintah desa di empat wilayah penerima bantuan dapat menyampaikan data kebutuhan secara akurat agar pelaksanaan program tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
“Saya berharap dari anggaran tersebut, empat desa menyampaikan data yang riil untuk kebutuhan anggarannya. Rp1,4 miliar ini dibagi sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
